KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, menegaskan komitmennya dalam mendorong kemandirian desa melalui kebijakan alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Anawai Ngguluri, Kantor Bupati Konut, Senin (21/7/2025).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025, yang mewajibkan desa mengalokasikan sebagian Dana Desanya untuk mendukung program swasembada pangan.
Hadir dalam Rakor itu, Wakil Bupati Abuhaera, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, camat, kepala desa, lurah, Ketua BPD, hingga pengurus BUMDes se-Konawe Utara.
Dalam sambutannya, Ikbar menekankan pentingnya sinergi semua pihak, terutama pengelola BUMDes, dalam menyukseskan kebijakan ini. Menurutnya, tanpa pemahaman dan kapasitas yang memadai, anggaran yang digelontorkan akan sia-sia.
“Dengan pengalokasian minimal 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan, maka perlu ada sosialisasi dan penguatan kapasitas pengelola BUMDes agar program ini berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, dari total 159 desa di Konawe Utara, baru 54 desa yang telah memiliki akta pendirian atau AHU BUMDes yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Masih ada 105 desa lainnya yang belum memiliki legalitas tersebut.
Bupati pun mendorong seluruh desa untuk segera merevitalisasi BUMDes mereka dan mendaftarkannya ke Kementerian Desa PDTT agar proses pengesahan di Kemenkumham dapat dilakukan.
Lebih jauh, Bupati Ikbar berharap kebijakan ini tidak hanya mampu menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pertanian dan perikanan, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Mari kita berkolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa yang tepat, terarah, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari Rakor, dilakukan pula penandatanganan Indeks Desa Tahun 2025 oleh Kepala Bapperida, Kadis PMD, dan Koordinator TAPM Konawe Utara, disaksikan langsung oleh Bupati.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang dipimpin langsung oleh Bupati sebagai forum sinkronisasi antar pemangku kepentingan. (Red)
