KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pangan melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah penyaluran bantuan beras kepada masyarakat dan penguatan dukungan bagi para petani.
Bentuk nyata dari upaya tersebut, Pemkab Konut bekerja sama dengan Perum Bulog Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), meluncurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bantuan Beras untuk periode Juli–Desember 2025.
Acara launching dipusatkan di Desa Larobende, Kecamatan Andowia, dan dihadiri langsung oleh Bupati H. Ikbar, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., serta Kepala Bulog Kanwil Sultra, Siti Mardati Saing.

Hadir pula jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, Camat Andowia, kepala desa se-Kecamatan Andowia, serta masyarakat penerima bantuan.
Dalam sambutannya, Ikbar menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran serta memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses pangan yang terjangkau.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemda dan Bulog. Bantuan ini adalah bentuk nyata kepedulian dan antisipasi terhadap kemungkinan naiknya harga pangan menjelang akhir tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ikbar menegaskan bahwa perhatian terhadap sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintah. Untuk itu, Pemkab Konawe Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar melalui Dinas Pertanian yang diperuntukkan bagi pengadaan bibit dan pupuk demi menunjang produktivitas para petani.
“Pertanian adalah penggerak ekonomi lokal dan kontributor terbesar terhadap PDRB daerah. Oleh karena itu, kami terus mendorong penguatan sektor ini dengan memberikan bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan dasar para petani,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Konawe Utara berharap dapat menciptakan stabilitas pangan jangka panjang, meningkatkan daya saing produk pertanian lokal, serta memperkuat peran petani dalam menjaga kemandirian pangan daerah. (Red)








