KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara (Konut) dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan dukungan penuh atas berdirinya Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konut.
Dukungan ini disebut sebagai langkah strategis, untuk meminimalisasi konflik kepentingan sekaligus menekan praktik monopoli di sektor pertambangan.
Menurutnya, persoalan tambang di Konawe Utara tak lepas dari fenomena yang disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “Serakahnomics” , pola ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan tanpa memikirkan dampak sosial maupun ekologis.
“Keserakahan hanya akan melahirkan jurang ketimpangan. Segelintir elit menguasai izin dan konsesi, sementara masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang justru menanggung dampak pencemaran, kehilangan ruang hidup, bahkan sekadar menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Ia menilai praktek pengelolaan sumber daya alam di Konawe Utara kerap menjadi ajang perebutan izin dengan motif rente politik dan bisnis. Hutan gundul, sungai tercemar, dan tanah adat tergerus, sementara kontraktor lokal hanya dijadikan pelengkap administrasi bagi kepentingan para penguasa izin.
Padahal, kata dia, sumber daya alam seharusnya dikelola dalam kerangka keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Kehadiran Asosiasi IUJP diharapkan menjadi motor perjuangan kontraktor lokal untuk keluar dari bayang-bayang monopoli dan dominasi pihak tertentu.
Ia berharap Asosiasi IUJP bisa menjadi nahkoda perjuangan teman-teman kontraktor lokal. Fraksi ingin memastikan pengelolaan SDA di Konawe Utara bukan hanya untuk segelintir orang kaya, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Saya sebagai anggota DPRD Konawe Utara dari Fraksi Gerindra, mendukung penuh berdirinya Asosiasi IUJP Konawe Utara sebagai penggerak perekonomian daerah dan perjuangan kontraktor lokal di sektor pertambangan,” tandasnya. (Red)
