KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara, Samir, S.IP., M.Si., mengeluarkan pernyataan keras terkait keberadaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai tidak memberikan ruang bagi kontraktor lokal. Menurutnya, perusahaan seperti itu tidak layak beroperasi di wilayah Konawe Utara.
“Kalau ada IUP maupun IUPK yang tidak memberdayakan kontraktor lokal, tidak usah banyak alasan. Mereka harus diusir! Konawe Utara bukan tempat untuk perusahaan yang hanya datang merusak tanpa peduli masyarakat,” tegas Samir.
Ia menilai, anak daerah yang diberi kesempatan mengelola pertambangan akan lebih menjaga lingkungan dan berpikir jangka panjang.
“Mereka pasti lebih peduli karena ini tanah kelahiran mereka. Paling tidak, mereka tidak meninggalkan bekas galian seperti kubangan raksasa yang mencemari lingkungan,” jelasnya.
Samir juga menyoroti kerusakan yang ditinggalkan perusahaan luar. Di beberapa wilayah seperti Lameruru, Sarimukti, dan Morombo, kata dia, banyak bekas tambang berubah jadi danau setelah hujan, membahayakan warga maupun hewan ternak. “Kalau sapi saja bisa mati karena terperosok, bagaimana dengan manusia?” sindirnya.
Politisi Partai Hanura itu mendukung penuh berdirinya asosiasi pertambangan lokal di Konawe Utara. Menurutnya, hal ini menjadi langkah strategis agar kontraktor lokal mendapat porsi utama dalam kegiatan pertambangan.
“Saya sepakat, kita harus kompak. Kalau ada pemilik IUP yang tak peduli pada kontraktor lokal, mari kita bersama-sama hentikan aktivitas mereka,” serunya.
Samir juga menilai perusahaan luar yang hanya menikmati hasil tambang tanpa memberikan manfaat nyata bagi daerah sama saja dengan merampok.
“Mereka duduk nyaman di ruang ber-AC, sementara masyarakat kita yang menerima banjir, sekolah rusak, dan lingkungan hancur. Ini jelas tidak adil,” pungkasnya.
Pernyataan tegas Samir ini menjadi peringatan keras bagi pemilik IUP di Konawe Utara agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan daerah. (Red)








