KABARSULTRA.ID, KONAWEUTARA – Bupati Konawe Utara (Konut) Ikbar meresmikan gedung kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Desa Matandahi, Kecamatan Motui, Sabtu (16/5/2026).
Peresmian gedung koperasi tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita oleh Bupati sebagai simbol dimulainya operasional Koperasi Merah Putih di wilayah Kecamatan Motui.
Usai peresmian, Bupati Ikbar juga mengikuti Zoom Meeting peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia bersama pemerintah pusat dan sejumlah kepala daerah lainnya. Kegiatan daring tersebut menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperkuat kelembagaan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Ikbar menyampaikan bahwa keberadaan koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi wadah yang mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“Koperasi harus menjadi wadah ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, memperkuat usaha kecil dan menengah, serta mendorong kemandirian ekonomi desa,” ujar Bupati Ikbar.
Ia juga berharap pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Hasran Abubakar, S.Pd., M.Si., para staf ahli Sekretariat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Komisi I DPRD Konawe Utara, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari tiga kecamatan yakni Motui, Sawa, dan Lembo.
Dengan diresmikannya kantor Koperasi Merah Putih tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperluas peluang usaha masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah perkembangan pembangunan daerah. (Red)








