KABARSULTRA.ID, KENDARI — Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus mendorong pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya warga yang hingga kini belum menikmati jaringan listrik PLN secara memadai.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, saat menghadiri kegiatan Sinkronisasi Usulan Program Listrik Pedesaan yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (1/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, H. Abuhaera hadir mewakili Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, sekaligus menyampaikan sejumlah kebutuhan dan usulan daerah terkait pengembangan serta pemerataan infrastruktur kelistrikan di wilayah Konawe Utara.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Konawe Utara adalah masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. H. Abuhaera mengungkapkan, hingga saat ini terdapat dua desa di Konawe Utara yang belum teraliri jaringan listrik PLN, yakni Desa Tapunopaka dan Desa Labengki.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena akses listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi, maupun pelayanan masyarakat.
“Pemerataan akses listrik merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat. Karena itu, kami terus menyampaikan kondisi dan kebutuhan di daerah agar dapat menjadi perhatian dalam program kelistrikan,” ujar H. Abuhaera.
Selain mendorong perluasan jaringan listrik, Pemkab Konawe Utara juga terus mengupayakan penambahan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pada tahun 2026, pemerintah daerah telah mengusulkan sebanyak 280 calon penerima BPBL. Usulan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang secara administratif maupun kondisi rumah tangganya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sambungan listrik baru.
“Usulan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses listrik,” katanya.
Dalam forum sinkronisasi tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan persoalan lain yang masih dirasakan masyarakat Konawe Utara, yakni ketidakstabilan tegangan listrik di sejumlah wilayah.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara bertahap agar kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat dapat semakin baik. Stabilitas pasokan dan tegangan listrik dinilai penting, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga, dunia usaha, fasilitas pelayanan publik, serta berbagai kegiatan masyarakat.
“Kami berharap permasalahan kelistrikan di Konawe Utara dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan listrik yang lebih baik dan stabil,” harapnya.
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap hasil sinkronisasi usulan program listrik pedesaan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan infrastruktur kelistrikan di wilayah Bumi Oheo.
Pemkab juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait untuk memperjuangkan kebutuhan kelistrikan masyarakat, baik melalui perluasan jaringan maupun program bantuan pemasangan sambungan listrik bagi warga yang membutuhkan.
Dengan adanya dukungan dan sinergi lintas pihak, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi masyarakat Konawe Utara yang harus menghadapi keterbatasan akses listrik, serta kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah tersebut dapat semakin merata dan stabil. (Red)
