KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Penataan dan pengembangan infrastruktur Ibu Kota Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara (Konut), dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi skala prioritas program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPKP) tahun 2023 dan 2024.
Plt Kepala DPKP Konut, Marjono, kepada awak media, Selasa (5/9/2023), mengatakan bahwa tujuannya yakni meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum ibu kota menjadi lebih baik, berkembang, indah, asri dan bersih, sehingga dapat dinikmati masyarakat secara umum.
Sedangkan untuk bantuan RTLH, merupakan upaya pemerintah setempat untuk menekan angka kemiskinan, serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui tempat tinggal yang layak.
Marjono mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan kembali kepada masyarakat di 13 kecamatan untuk program bantuan RTLH di 2024 nanti. Pendataan dimaksudkan agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan langsung ke penerima.
“Pendataan yang kami lakukan juga merupakan dasar kita untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat terkait program bantuan bedah rumah. Pendataannya, kami koordinasikan ke pemerintah kecamatan, purah dan desa,” kata Marjono.
Kemudian untuk pegembangan fasilitas ibu kota, DPKP nantinya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Konut.
“Program di 2023 dan 2024 ini juga merupakan gagasan pimpinan daerah untuk kemajuan daerah dan masyarakat Konut,” katanya.
Dikatakan, bantuannya ini tidak begitu saja diberikan kepada masyarakat, melainkan atas dasar petunjuk teknis dari pihak Kementerian PUPR. DPKP juga tetap dapat bantuan dari sumber APBN untuk program bantuan rumah miskin lainnya.
Kata Marjono, ini semua berkat Bupati Konut, H Ruksamin sehingga metode RTLH yang digagasnya bersama tim DPKP, melahirkan sebuah aplikasi yang dihasilkan dari ide kreatif untuk kemajuan daerah dan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak.
“Bupati selaku mentor dari program RTLH ini terus mengawal, mengawasi dan memonitoring agar betul berjalan baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat dan pembangunan khususnya di desa, bukan hanya menjadi konsep di atas kertas,” tutupnya. (Red)
