KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Aktivitas tambang nikel PT Sumber Bumi Putra (SBP) di Desa Pusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut), kembali menuai sorotan tajam.
Perusahaan ini diduga kuat menambang di luar wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yang berpotensi melanggar hukum sekaligus merugikan negara secara ekologis maupun finansial.
Berdasarkan izin yang dimiliki, PT SBP mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 218 hektare (SK 259/DPM-PTSP/III/2018). Di dalamnya terdapat Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 145,72 hektare sebagaimana tercatat pada SK 465/Menhut-II/2011. Namun, IPPKH perusahaan hanya mencakup 42,78 hektare berdasarkan SK 186/1/KLHK/2021.
Fakta lapangan justru berbeda. PT SBP diduga menambang di luar koordinat izin resmi, yakni di blok 1, 2, dan 3, padahal izin IPPKH hanya berlaku di blok 4, 5, 6A, dan 6B.
Bendahara DPD II KNPI Konawe Utara, Ilham S. Sos, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menindak tegas dugaan pelanggaran tersebut.
“Penambangan ilegal yang merambah kawasan hutan harus diberi sanksi setimpal. Minimal izin operasinya dicabut,” tegas Ilham saat ditemui awak media, Sabtu (29/08/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa dampak penambangan ilegal bukan hanya merusak hutan, tetapi juga membebani negara dengan biaya pemulihan lingkungan.
“Kami pastikan perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas reklamasi lahan karena sejak awal mereka melanggar izin IPPKH,” ujarnya.
Ilham menilai lemahnya pengawasan aparat berwenang membuat perusahaan leluasa melakukan aktivitas ilegal.
“Kenapa ini bisa terjadi? Aparat penegak hukum seharusnya tidak membiarkan hal ini berlanjut,” katanya dengan nada kecewa.
Ia mendesak Gakkum KLHK, Mabes Polri, hingga Kementerian ESDM segera turun tangan menyelamatkan sumber daya alam yang terancam habis akibat aktivitas tambang bermasalah.
“Sudah saatnya Gakkum KLHK, Mabes Polri, dan ESDM bertindak tegas untuk menyelamatkan aset negara dan mencegah kerusakan lebih lanjut,” tegasnya.
Lebih jauh, Ilham mengajak masyarakat Konawe Utara ikut bersuara. Menurutnya, kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir perusahaan.
“Penambangan ilegal ini sangat memprihatinkan. Kami akan terus mengawal dan menuntut penegakan hukum demi keselamatan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat,” tutup Ilham.
KNPI memastikan akan terus mengawasi jalannya proses hukum agar perusahaan yang melanggar aturan benar-benar mendapat sanksi tegas. (Red)







