KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menggelar Entry Meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Konawe Utara, Abuhaera.
Entry meeting tersebut menandai dimulainya tahapan pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk tahun anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Abuhaera menegaskan pentingnya sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tim pemeriksa selama proses audit berlangsung.
Ia meminta seluruh kepala OPD dan satuan kerja agar bersikap kooperatif, terbuka, serta segera menyiapkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya kita menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, saya minta seluruh OPD memberikan dukungan penuh agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” ujarnya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pemeriksaan terinci atas LKPD Kabupaten Konawe Utara akan berlangsung selama satu bulan, mulai 2 April hingga 1 Mei 2026.
Tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara akan melakukan audit terhadap seluruh aspek laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Selain Wakil Bupati, kegiatan itu juga dihadiri para kepala OPD, pejabat penatausahaan keuangan, serta jajaran tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap pemeriksaan tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga opini atas laporan keuangan daerah tetap terjaga. (Red)
