KABARSULTRA.ID, KENDARI – Jaringan Demokrasi Rakyat (Jangkar) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti terkait inflansi yang terjadi, Naiknya harga bahan-bahan pokok menjadi bukti bahwa inflasi dan ditambah dengan kelangkaan dan mahalnya tabung LPG 3 Kilogram, Sabtu (28/10/2023).
Diketahui Direktoral Jendral (Dirjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Senin lalu, Sultra tercatat sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.
Ketua Jangkar Sultra saat menggelar aksi unjuk rasa didepan pelataran Kantor Gubernur Sutra, Juraidin mengatakan akibat inflasi yang terjadi masyarakat Sultra saat ini dalam kondisi terhimpit.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat mejerit,” tegasnya.
Jangkar Sultra memberikan catatan buruk terhadap kinerja Pj. Gubernur Sultra pasalnya inflasi menjadi salah satu dari 8 (delapan) program strategis dari Pj. Gubernur Sultra pada saat dilantik.
“Pj Gubernur Sultra sejauh ini belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang mengakibatkan masyarakat Sultra menjerit,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj. Gubernur Sultra.
“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah di kabupaten/kota untuk menekan inflasi,” bebernya.
Selain itu pihaknya menduga bahwa, Pj Gubernur tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.
Pihaknya juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.
“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 kg dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” tutupnya. (Red)
