KABARSULTRA.ID, KONAWEUTARA — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Konawe Utara menggelar rapat koordinasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca konflik antara PT Askon/Banko Resources (BKR) dengan masyarakat Matarape serta masyarakat di wilayah Kecamatan Wiwirano, Landawe dan Langgikima.
Rapat tersebut berlangsung di Balai Kecamatan Langgikima, Senin (5/10/2026), sekitar pukul 15.30 WITA. Pertemuan digelar sebagai langkah bersama untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mencegah terjadinya kembali konflik antara masyarakat dan perusahaan di wilayah lingkar tambang.
Rapat dihadiri Bupati Konawe Utara Dr. H. Ikbar, SH., MH., Kapolres Konawe Utara AKBP Dr. Rico Fernanda, SH., S.I.K., MH., Dandim 1430/Konut Letkol Kav Kuswara, S.I.P., serta Kepala Pos Binda Konawe Utara Muh. Nur Hidayat Upik, S.T., M.Si.
Turut hadir Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua I DPRD Konawe Utara I Made Taribuana, S.Si., Wakapolsek Wiwirano Ipda Hasmin Hasan, S.IP., jajaran Forkopimda, para camat dari Kecamatan Wiwirano, Landawe dan Langgikima, kepala desa/lurah, perwakilan perusahaan lingkar tambang, serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan membahas kondisi Kamtibmas pasca terjadinya konflik. Pembahasan diarahkan pada upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif serta mencegah berkembangnya persoalan baru di tengah masyarakat.
Bupati Konawe Utara dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Sementara itu, Kapolres Konawe Utara menekankan pentingnya seluruh pihak menjaga situasi Kamtibmas. Setiap persoalan yang mengandung unsur tindak pidana akan ditangani melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diingatkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Informasi yang diterima hendaknya terlebih dahulu disaring dan diverifikasi sebelum dibagikan kepada orang lain guna mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi memperkeruh suasana.
Selain itu, para kepala desa dan tokoh masyarakat diminta berperan aktif sebagai cooling system di wilayah masing-masing. Peran tersebut dinilai penting untuk meredam potensi konflik, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menyampaikan informasi yang benar kepada warga.
Rapat juga menghasilkan kesepakatan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan.
Pihak kepolisian menilai konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lingkar tambang masih memiliki potensi menimbulkan gangguan Kamtibmas apabila tidak ditangani secara menyeluruh. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya isu kompensasi debu, persoalan lahan, serta isu keberadaan tenaga kerja asing (TKA).
Untuk mengantisipasi potensi gangguan susulan, aparat TNI-Polri akan terus melakukan deteksi dini melalui peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa, termasuk monitoring serta penggalangan terhadap kepala desa dan tokoh masyarakat.
Patroli gabungan juga akan dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan guna memastikan situasi tetap aman dan mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Jika tidak terdapat tindak lanjut penyelesaian secara komprehensif dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah, terdapat potensi munculnya kembali aksi blokade jalan hauling maupun aksi unjuk rasa dari masyarakat Matarape dan wilayah Langgikima.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mencegah eskalasi konflik serta menjaga iklim keamanan di wilayah lingkar tambang Konawe Utara.
Rapat Forkopimda tersebut berakhir sekitar pukul 17.04 WITA. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.
Aparat kepolisian selanjutnya akan melakukan monitoring perkembangan situasi, dokumentasi, serta pelaporan secara berkala sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas di wilayah tersebut. (Red)
