KABARSULTRA.ID, JAKARTA – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara kembali turun ke jalan. Setelah menggelar aksi pada 19 September lalu, massa Ampuh Sultra kembali menggelar demonstrasi jilid dua di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (25/9/2025).
Dalam aksinya, mereka menyoroti dugaan pelanggaran serius yang dilakukan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengungkapkan PT BSJ diduga melakukan sederet pelanggaran, mulai dari dugaan pelanggaran keselamatan kerja (K3), pencemaran laut yang merugikan nelayan, hingga penyerobotan kawasan hutan lindung seluas 78 hektar.
“Ada banyak pelanggaran yang dilakukan PT BSJ, sehingga seharusnya perusahaan tersebut diberikan sanksi tegas, baik secara administrasi maupun pidana,” tegas Hendro usai menemui perwakilan Kejagung.
Lebih jauh, Hendro menyebut kebal hukumnya PT BSJ tidak terlepas dari keterlibatan sejumlah pengusaha besar dalam manajemen perusahaan tersebut.
Ia menyebut nama Johnson Yaptonaga, bos mobil mewah Lamborghini Indonesia, serta Arif Kurniawan yang sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah kasus tambang di Raja Ampat, Halmahera, hingga Pulau Kabaena.
“Kedua nama ini yang kami duga membuat PT BSJ kebal hukum. Hingga kini, dugaan penyerobotan kawasan hutan lindung di WIUP PT BSJ seluas 78,36 hektar di Konawe Utara belum juga ada penindakan,” ungkap Hendro.
Ampuh Sultra mendesak Jaksa Agung selaku Wakil Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk segera mengambil langkah tegas terhadap PT BSJ.
Mereka bahkan menilai kasus ini serupa dengan pelanggaran yang dilakukan PT TMS di Bombana, yang sudah disegel, sementara PT BSJ hingga kini masih bebas beroperasi.
“Ironisnya, PT TMS sudah disegel, tetapi PT BSJ belum tersentuh. Padahal dugaan pelanggarannya sama-sama berat,” tambah Hendro yang juga mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu.
Ampuh Sultra juga menyinggung lambannya respons Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara. Menurut mereka, laporan terkait PT BSJ telah disampaikan sejak 13 Desember 2024, namun tidak ada tindak lanjut hingga kini.
“Kami sudah laporkan ke Kejati Sultra sejak 2024, tapi mandek. Karena itu, kami bawa kasus ini langsung ke Kejagung RI. Harapannya, kali ini tidak lagi berhenti di tengah jalan,” tutup Hendro. (Red)
