KABARSULTRA.ID, KENDARI – Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi pusat perhatian nasional pada Rabu (27/08/2025). Ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) 2025, sebuah agenda strategis tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Rakornas kali ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemanfaatan Asta Cita.” Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan dihadiri tokoh nasional seperti Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Kadin Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, hingga para gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Indonesia.
Bupati Konawe Utara (Konut), H. Ikbar, SH., MH., turut hadir mewakili daerahnya bersama kepala daerah lain dari seluruh nusantara. Mereka menyimak dan mendengarkan arahan Mendagri.
Mendagri menegaskan bahwa produk hukum daerah tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Produk hukum daerah harus dibentuk dengan memperhatikan aspek sosial masyarakat. Kepala daerah juga perlu menggandeng pelaku usaha lokal serta menghidupkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan PAD,” tegas Tito.
Ia menambahkan, kolaborasi pemerintah daerah dengan sektor swasta adalah kunci kebangkitan ekonomi daerah.
“Undang Kadin di kabupaten, dengarkan aspirasi mereka. Jangan bermimpi PAD naik kalau swasta tidak hidup,” ujarnya lugas.
Gubernur Sulawesi Tenggara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemendagri menunjuk Sultra sebagai tuan rumah Rakornas.
“Kegiatan ini bukan hanya momentum strategis, tetapi juga wadah berbagi pengalaman antar daerah. Kami berharap dapat memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri melaporkan, Rakornas kali ini merupakan penyelenggaraan keempat sejak program tersebut digelar rutin setiap tahun. Jumlah peserta pun meningkat pesat, mencapai 4.125 orang dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan antusiasme besar tersebut, Rakornas 2025 di Kendari tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga ruang penting untuk merumuskan arah kebijakan hukum daerah yang lebih berpihak pada investasi, kreativitas, dan kesejahteraan rakyat. (Red)








