KABARSULTRA.ID, JAKARTA – Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah yang menjadi primadona utamanya para investor.
Wilayah berpenduduk 76.467 jiwa itu merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia. Meski begitu, Bupati Konut, H Ruksamin, tidak ingin ceroboh dalam pengawasan aktivitas tambang nikel di wilayahnya.
Secara tegas, H Ruksamin mengatakan, perlu adanya pengawasan ketat bagi para pelaku tambang di Konut. Tujuannya, untuk menjaga keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup di kabupaten berjuluk Lipu Oheo ini.
Hal itu ditegaskan H Ruksamin saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2023 yang mengusung tema “Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan”.
Turut mendampingi Bupati, Ruksamin dalam Rakornas itu, Kadis PTSP Konut Sofyan, Kadis Kominfo Konut, Abdollah, dan Kabag Prokopi, Sutriawan.
Rakornas yang digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu, dibuka Presiden Joko Widodo di Balai Kartini Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Pembukaan Rakornas itu ditandai dengan pemutaran kunci oleh Presiden RI Joko Widodo. Turut mendampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erik Tohir, dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Dalam sesi diskusi Rakornas itu, Ruksamin mengungkapkan komitmennya untuk mempermudah perizinan investasi.
Hanya saja kata Ruksamin, izin yang dipermudah juga perlu dibarengi pengawasan ketat oleh pemerintah daerah. Tujuannya agar keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah dapat terjaga dengan baik.
Sesuai dengan tema Rakornas yang diusung,” Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan”, sehingga dalam proses perizinan sekarang sudah tidak diragukan lagi.
Menurut Ruksamin, semua itu harus diikuti dengan pengawasan yang ketat, dengan berbagai Inovasi semua lembaga atau kementerian dan pemerintah daerah, sehingga dapat mempermudah penerbitan izin dalam Investasi.
“Berapa hektar atau berapa ton yang diberikan RKAB kepada perusahaan khusus di bidang pertambangan, jangan dikeluarkan dulu untuk tahun depannya sebelum lokasi yang sudah di tambang direklamasi,” jelas Ruksamin.
Jika perlu kata Ruksamin, harus ada tanggung jawab untuk melakukan reklamasi daerah setelah melakukan pertambangan.
“Kalau ini dilakukan maka target produksi nikel bisa tercapai, masyarakat bisa sejahtera, daerah pun dalam hal ini alam terjaga,” terangnya.
Selain Bupati Konut, Rakornas itu juga diikuti lima kepala daerah dari Provinsi Sultra, serta 240 bupati dan wali kota daerah padat investasi se-Indonesia.
Kehadiran Ruksamin diantara sejumlah menteri, gubernur dan bupati dari seluruh Indonesia dalam Rakornas ini, menandakan pengakuan terhadap kontribusi Konut dalam memajukan ekonomi nasional.
Selain itu, keikutsertaan bupati dua periode ini juga menandai peran penting Konut dalam peta investasi nasional, serta prestasi luar biasa bagi masyarakat.
Ruksamin sebagai pemimpin yang visioner, berhasil memperkuat citra Konut sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Tentunya, didukung dengan SDA melimpah, seperti cadangan nikel yang cukup besar.
Terlebih saat ini, Konut telah ditetapkan sebagai Pusat Strategi Nasional (PSN) oleh Presiden RI Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali mengingatkan kepada kepala daerah untuk memberikan kemudahan kepada investor serta mendorong investasi di wilayah masing-masing.
Jokowi menargetkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2024 berkisar 5,1 – 5,7 persen, dan Realisasi Investasi sebesar 1.650 triliun rupiah.
Sementara itu, Menteri BKPM Bahlil menyampaikan, realisasi investasi pada tahun 2023 telah mencapai Rp 1.207 triliun dan mayoritas masuk ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
Selain itu, ia mengatakan, Kementerian Investasi saat ini telah mampu menyerap 52%-53% investasi asing atau penanaman modal asing (PMA).
Jauh lebih banyak dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang porsinya sekitar 47%.
Dalam Rakornas ini juga diisi dengan pemaparan materi dari para menteri Kabinet Indonesia Maju serta dilanjutkan panel diskusi kepada peserta Rakornas.
Materi pertama tentang pembangunan Ekosistem Investasi mengantisipasi mega-trend Dunia 2024 oleh Menteri BKPM.
Kedua, terkait Transformasi tata kelola Pemerintahan untuk peningkatan Investasi di Daerah oleh Mendagri
Terakhir materi terkait Peta jalan upaya percepatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah oleh Menteri ATR/BPN. (Red)
