KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Bupati Konawe Utara (Konut), H. Ikbar, SH., MH., mendampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meninjau jalan penghubung antara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah yang kerap terendam banjir di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Rabu (9/4/2025).
Peninjauan ini turut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Agus Safari, ST., MT., dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, Yudi Hardiana, ST., MT. Hadir pula Wakil Bupati Konut H. Abubaera, Wakil Ketua DPRD Konut, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ikbar menyampaikan sejumlah langkah penanganan banjir yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penyediaan transportasi pincara gratis, pembagian bantuan sembako, dan penetapan status siaga bencana melalui surat keputusan resmi. Namun, upaya normalisasi sungai, kata Ikbar, masih terkendala regulasi kewenangan.
“Sebenarnya kami ingin melakukan intervensi terhadap sungai ini, tetapi terbentur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemekaran Konawe Utara yang telah dibatalkan melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2010, “ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Ikbar mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar membangun kembali kolam retensi di Kecamatan Oheo untuk mengendalikan banjir. Ia menegaskan bahwa Pemda Konut siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.
Ikbar juga menyinggung penyesuaian tarif pincara yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp300.000 untuk mobil dan Rp50.000 untuk sepeda motor. Kebijakan tersebut sempat ditolak masyarakat dan kemudian direvisi.

Sementara itu, Kepala BPJN Sultra Yudi Hardiana menjelaskan bahwa pembangunan jalan penghubung sempat terhenti akibat pemutusan kontrak pada 2021. Namun, persoalan hukumnya kini telah selesai.
“Alhamdulillah, pada 9 Januari 2025 kami memenangkan gugatan terkait proyek ini, “katanya.
Yudi menambahkan bahwa pihaknya telah merampungkan desain pembangunan jembatan sepanjang 745 meter dengan anggaran sebesar Rp60 miliar. Proyek tersebut direncanakan akan didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 2026 dan 2027.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang terdampak bencana.
“Saya akan menyampaikan langsung persoalan ini ke Kementerian PUPR. Meski saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, kami akan berupaya agar proyek ini dapat menjadi prioritas, ”tegas Ridwan. (Red)








