KABARSULTRA.ID, JAWABARAT – Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Sespim Lemdiklat Polri Angkatan ke-76 Pokjar I mendorong penguatan sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan bagi wisatawan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Bandung, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengamanan kawasan wisata sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
Kegiatan yang berlangsung di Soreang mulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin Kabag Bindik Sespimma, Kombes Pol. Yoga Prastowo, S.I.K., M.T., yang hadir mewakili Kasespimma. Sementara itu, Kepala Disparekraf Kabupaten Bandung diwakili Sekretaris Dinas, Elly Agustini, S.Kom., M.M., yang memaparkan gambaran umum potensi pariwisata, perkembangan ekonomi kreatif, serta berbagai tantangan dalam pengelolaan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bandung.
Dalam sambutannya, Kombes Pol. Yoga Prastowo menegaskan bahwa Kuliah Kerja Profesi merupakan bagian penting dari proses pembelajaran bagi para siswa Sespimma untuk memahami persoalan secara langsung di lapangan. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan analisis, kepemimpinan, dan pemecahan masalah secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, tantangan pengamanan kawasan wisata tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, pengelola destinasi, hingga masyarakat setempat, agar upaya pencegahan gangguan keamanan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan pengelola destinasi wisata merupakan hal penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan nyaman. Dengan koordinasi yang baik, potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat beraktivitas dengan tenang,” ujarnya.
Ia berharap, melalui KKP tersebut, para siswa dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan efektivitas tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pariwisata.
Kabupaten Bandung Memiliki Potensi Pariwisata Besar
Dalam pemaparannya, Elly Agustini mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki potensi pariwisata yang besar dan menjadi salah satu daya tarik kunjungan wisata di Jawa Barat.
Sepanjang 2025, Kabupaten Bandung tercatat menerima 13,1 juta wisatawan. Sementara itu, pada semester pertama 2026, tercatat sebanyak 6,96 juta perjalanan wisatawan nusantara.
Potensi tersebut didukung oleh 6.562 usaha wisata dan 26 desa wisata yang berperan dalam pengembangan sektor pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, penciptaan peluang usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Besarnya potensi tersebut menjadi peluang bagi Kabupaten Bandung untuk terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Namun, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, kualitas pelayanan, sistem keselamatan, dan pengamanan yang memadai.
Mobilitas pengunjung yang tinggi, terutama pada akhir pekan dan musim liburan, berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan. Di antaranya kepadatan lalu lintas, kecelakaan, praktik pungutan liar (pungli), perubahan cuaca ekstrem, hingga risiko bencana alam yang dapat mengganggu aktivitas wisata.
Sejumlah kawasan, seperti Ciwidey-Rancabali dan Pangalengan, menjadi koridor wisata yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan risiko. Kondisi geografis, tingginya aktivitas pengunjung, serta kebutuhan mobilitas menuju berbagai objek wisata menuntut kesiapan petugas dan koordinasi lintas instansi yang lebih optimal.
Karena itu, pengamanan kawasan wisata perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui patroli dan penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah pencegahan, penyampaian informasi kepada wisatawan, pengawasan keselamatan, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Koordinasi Lintas Sektor Terus Diperkuat
Elly menjelaskan bahwa koordinasi antara Disparekraf dan jajaran Polri selama ini dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan, di antaranya rapat koordinasi menjelang masa liburan, pemetaan titik-titik rawan, patroli oleh jajaran Polsek dan Polresta, serta penyuluhan kepada pengelola destinasi dan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan petugas yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan keadaan darurat, belum seragamnya standar keselamatan antardestinasi, lemahnya jaringan komunikasi di sejumlah lokasi, serta keterbatasan anggaran dan personel.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengamanan pariwisata membutuhkan perencanaan yang lebih terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme komunikasi yang efektif antara seluruh pihak terkait.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dinilai penting agar petugas di kawasan wisata mampu memberikan respons yang cepat dan tepat ketika terjadi kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya.
Siswa Sespimma Dorong Pengamanan Terpadu Berbasis Risiko
Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan pembahasan dalam sesi dialog antara siswa Sespimma Polri Angkatan ke-76 Pokjar I dan jajaran Disparekraf Kabupaten Bandung.
Sebanyak 10 siswa mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi di lapangan, penanganan keadaan darurat, pengukuran persepsi keamanan wisatawan, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas pengamanan kawasan wisata.
Diskusi tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk menggali informasi mengenai kondisi aktual di lapangan, mengevaluasi pola koordinasi yang telah berjalan, serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
Salah satu arah rekomendasi yang didorong dalam pembahasan tersebut adalah penguatan sistem pengamanan terpadu berbasis risiko. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemetaan potensi kerawanan di setiap destinasi, penentuan prioritas pengamanan berdasarkan tingkat risiko, serta penyiapan personel dan sarana pendukung sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui pendekatan tersebut, kawasan wisata dengan tingkat kunjungan tinggi atau memiliki potensi kerawanan tertentu dapat memperoleh perhatian dan kesiapsiagaan yang lebih proporsional.
Penguatan sistem komunikasi darurat, peningkatan kompetensi petugas, penyusunan prosedur penanganan insiden, serta edukasi keselamatan kepada pengelola dan pengunjung juga menjadi aspek penting yang dapat mendukung peningkatan kualitas pengamanan pariwisata.
Di sisi lain, evaluasi terhadap pelayanan keamanan perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan masukan dari wisatawan, pengelola destinasi, masyarakat, dan petugas di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di setiap kawasan wisata.
Wujudkan Pariwisata Aman dan Berkelanjutan
Melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi tersebut, siswa Sespimma Polri Angkatan ke-76 Pokjar I diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan keamanan pariwisata di Kabupaten Bandung.
Sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman, tertib, serta ramah bagi pengunjung.
Pengamanan yang efektif juga diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada wisatawan, melindungi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dengan perencanaan berbasis risiko, koordinasi yang berkesinambungan, dan peningkatan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Bandung diharapkan dapat terus mengembangkan potensi pariwisatanya dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan.
Kegiatan KKP ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan analisis para siswa Sespimma Polri dalam merumuskan solusi terhadap persoalan nyata di masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Red)
