KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Harapan ribuan honorer di Konawe Utara untuk mendapat kepastian status melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, berubah menjadi kegelisahan.
Hasil seleksi terbaru justru menimbulkan tanda tanya besar. Sejumlah honorer berprestasi dengan nilai di atas 400 tidak diloloskan, sementara peserta dengan skor rendah, bahkan dari kategori R4 yang seharusnya terakhir diprioritaskan, justru dinyatakan lulus.
“PPPK Paruh Waktu adalah bentuk penghargaan negara kepada tenaga honorer. Prosesnya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, karena menyangkut masa depan banyak keluarga,” tegas Sekretaris Komisi II DPRD Konawe Utara, Hasan Basri, S.H., Rabu (17/09/2025).
Ia mengingatkan, regulasi sudah jelas menempatkan honorer lama di kategori R2 dan R3 sebagai prioritas utama. Jika ketidakteraturan dibiarkan, bukan hanya maladministrasi, tetapi berpotensi membuka celah praktik jual beli kelulusan yang dapat berimplikasi hukum pidana.
Di lapangan, kegelisahan pun nyata. “Kami hanya ingin kejelasan, bukan belas kasihan,” ujar seorang guru honorer yang enggan disebut namanya.
Hasan Basri menambahkan, harapan masyarakat sangat jelas: sebuah proses seleksi yang jujur, transparan, dan menghargai pengabdian. “Sebab bagi para honorer, ini bukan hanya tentang status pekerjaan, tetapi tentang martabat dan masa depan keluarga,” imbuhnya.
Karena itu, demi menjaga marwah keadilan, langkah konkret harus segera diambil, mulai dari audit independen, publikasi skor secara terbuka, hingga pengawasan Ombudsman RI dan Komisi ASN.
“PPPK Paruh Waktu adalah kebijakan mulia. Tapi tanpa integritas, ia akan berubah menjadi krisis keadilan. Kini saatnya semua pihak menegakkan komitmen itu agar kebijakan nasional yang lahir dari niat baik tidak ternodai oleh praktik yang merugikan rakyatnya sendiri,” pungkas Hasan. (Red)








