KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Instruksi tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada seluruh Kejaksaan Negeri untuk menindak pelaku tambang ilegal memantik harapan baru di Konawe Utara (Konut).
Bagi aktivis rakyat, Hendrik, perintah ini adalah alarm perlawanan terhadap perampokan sumber daya alam yang sudah terlalu lama dibiarkan.
“Kita sudah muak. Tanah kita dikeruk, laut kita diracuni, rakyat kita dipinggirkan. Perintah Kejagung ini harus jadi peluru terakhir untuk memberantas tambang ilegal dan perusahaan nakal,” tegas Hendrik.
Pria yang pernah dipenjara karena membela hak-hak masyarakat itu, menyoroti dampak panjang keserakahan tambang ilegal dan lemahnya pengawasan aparat. Kontraktor lokal tak diberdayakan, UMKM hanya jadi penonton, tanah warga hilang, lingkungan rusak, dan kemiskinan makin mengakar.
Ia pun menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejaksaan:
Turun langsung ke titik-titik tambang ilegal di Konawe Utara.
Tindak tegas semua pelaku, tanpa pandang bulu—termasuk pemegang izin yang melanggar hukum.
Pulihkan hak rakyat dengan memberdayakan kontraktor dan UMKM lokal sesuai UU Minerba dan Permen Investasi No. 1 Tahun 2022.
“Kami tidak mau lagi hanya diberi janji. Kalau Kejaksaan berani, buktikan! Rakyat Konawe Utara siap berdiri di barisan depan menuntut keadilan tambang,” ujarnya lantang.
Hendrik juga menuntut transparansi penuh dalam penyidikan. Publik harus tahu siapa saja yang terlibat dan apa hukuman mereka. Jangan ada lagi permainan di belakang layar.
Tak berhenti di penindakan, Hendrik menekankan pentingnya pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Lahan yang rusak harus direklamasi, masyarakat terdampak wajib mendapat kompensasi yang adil.
“Jangan sampai kekayaan alam Konawe Utara hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyatnya tetap miskin,” ujarnya.
Ia berharap momentum ini menjadi titik balik untuk membangun Konawe Utara secara berkelanjutan, dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai landasan utama. (Red)







