KABARSULTRA.ID, KENDARI – Garda Muda Anoa (GMA) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap dugaan kuat bahwa PT Sumber Bumi Putera (SBP) masih melakukan aktivitas penambangan nikel di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Padahal, izin ini merupakan syarat mutlak sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
Temuan tersebut berdasarkan hasil investigasi lapangan dan analisis hukum yang dilakukan GMA. Dalam siaran persnya, GMA menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tanpa IPPKH jelas melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 Ayat (3) huruf k.
Direktur Eksekutif GMA Sultra, Ikbal, menilai alasan PT SBP yang mengklaim bisa tetap beroperasi setelah membayar denda keterlanjuran adalah bentuk penyimpangan hukum serius.
“Klaim PT SBP bahwa mereka bisa terus menambang setelah membayar denda adalah distorsi hukum yang sangat berbahaya. Denda keterlanjuran tidak pernah bisa menggantikan IPPKH. Tanpa IPPKH, aktivitas mereka adalah pelanggaran hukum yang serius dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak terkendali,” tegas Ikbal, Senin (01/09/2025).
Ikbal menjelaskan, denda keterlanjuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 hanya merupakan sanksi administratif atas pelanggaran masa lalu. Itu tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melanjutkan kegiatan pertambangan saat ini.
“Dengan demikian, seluruh aktivitas PT SBP mulai dari produksi hingga pengangkutan adalah tidak sah,” ujarnya.
GMA menyerukan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah tidak tunduk pada tekanan pihak-pihak berkepentingan.
“Tegakkan aturan secara konsisten. KLHK dan pemerintah daerah jangan pernah mengeluarkan izin atau kuota produksi kepada perusahaan yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat hukum dasar seperti IPPKH,” tegas Ikbal.
Selain itu, GMA mendesak penghentian segera aktivitas PT SBP dan mendorong investigasi hukum secara menyeluruh terkait potensi pelanggaran dan kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal tersebut.
GMA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian penegakan hukum. Menurut mereka, perlindungan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara adalah kepentingan bersama yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak.
“Kami akan terus berdiri di garis depan demi penegakan hukum dan keselamatan lingkungan di bumi Anoa,” tutup Ikbal. (Red)







