KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – PT Sumber Karya Unggul Satu (SKUS), perusahaan catering yang beroperasi di dalam IUP tambang dan merupakan bagian dari PT Hillcon, diduga melanggar kesepakatan.
PT SKUS ingkar komitmen terhadap mitra kerja sama penyedia logistik. Perusahaan ini sejatinya bertanggung jawab atas konsumsi karyawan, namun justru dinilai merugikan pihak lokal yang diajak bermitra.
Perusahaan ini telah melakukan ingkar janji terhadap mitra kerja samanya, dimana sebelumnya telah tercipta kontrak kerja sama yang dimana perusahaan tersebut merekrut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyuplai logistik atau bahan makanan.
Namun sampai hari ini sistem pembayaran belum kunjung terealisasi hal ini sangat merugikan berbagai pihak yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar tentunya.
Kontrak kerja sama antara PT SKUS dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk penyediaan logistik tidak berjalan mulus. Sistem pembayaran yang disepakati dalam kontrak yakni 30 hari setelah invoice diterima di kantor Jakarta (N+30), kerap dilanggar. Faktanya, pembayaran baru direalisasikan setelah tiga bulan bahkan lebih, sehingga merugikan pihak BUMDes.
Ketua BUMDes, Irham, menyesalkan sikap PT SKUS yang seharusnya hadir untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, namun justru menimbulkan luka.
Irham juga menyatakan adanya beberapa dugaan terhadap PT SKUS, salah satunya dugaan bahwa PT SKUS tidak memiliki legalitas di bidang catering.
Ia menegaskan akan melakukan penutupan kantin PT SKUS apa bila dalam 3 hari kedepan tidak ada kejelasan dari pihak PT SKUS untuk membayarakan Invoice yang telah jatuh tempo tersebut.
“Kami akan melakukan penutupan kantin PT SKUS jika dalam tiga hari ke depan tidak ada kejelasan pembayaran invoice yang sudah jatuh tempo,” tegas Irham.
Dalam pernyataannya, BUMDes menyampaikan tiga tuntutan:
- Mendesak PT SKUS membayar invoice sesuai kontrak awal.
- Mendesak PT SKUS segera melunasi invoice yang telah jatuh tempo.
- Meminta PT Hillcon Jaya Sakti mengganti PT SKUS dengan perusahaan lokal di bidang catering.
“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, masyarakat lokal tidak akan tinggal diam,” tutup Irham. (Red)







