KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh PT. Indos Cakra Mandiri (ICM), vendor tenaga kerja di bawah PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) Site PT. Makmur Lestari Primatama (MLP) Kecamatan Langgikima, memantik kecaman keras dari Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang.
Koalisi menilai tindakan perusahaan yang memecat seorang karyawan hanya lewat pesan WhatsApp adalah bentuk pelecehan terhadap pekerja sekaligus penghinaan terhadap hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
“Pemecatan semena-mena ini bukan sekadar melanggar prosedur, tapi juga merampas martabat buruh lokal. Pekerja bukan barang buangan, apalagi budak,” tegas Hendrik, Koordinator Koalisi.
PHK sepihak ini jelas bertentangan dengan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) yang menyebut PHK harus dihindari sebisa mungkin dan dilakukan sesuai prosedur.
Selain itu, Pasal 36 PP No. 35 Tahun 2021 mengatur bahwa PHK wajib melalui pemberitahuan tertulis, alasan yang sah, dan perundingan bipartit.
“Pemecatan via whatsapp sama sekali tidak sah dan tidak manusiawi. Ini pelecehan terang-terangan terhadap hukum negara,” lanjut Hendrik.
Koalisi mendesak PT. PPA segera memutus hubungan kerja sama dengan PT. ICM. Jika tidak, menurut mereka, citra PPA yang membiarkan vendor semena-mena akan mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Tak hanya itu, Koalisi juga menegur keras Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Konawe Utara agar tidak tinggal diam.
“Disnaker jangan hanya jadi penonton. Ini ujian, bukan sekadar laporan di meja kerja. Kalau terus berdiam diri, sama saja ikut melanggengkan ketidakadilan,” tegas Hendrik.
Kasus ini tidak hanya menyangkut satu orang buruh, melainkan menyangkut ribuan tenaga kerja lokal yang berpotensi bernasib sama jika praktik outsourcing yang sewenang-wenang dibiarkan.
“Pekerja lokal bukan angka di sistem outsourcing. Mereka manusia, punya keluarga, punya martabat. Kami akan terus bersuara sampai keadilan ditegakkan,” pungkas Hendrik.
Kasus PHK via whatsapp ini kini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik ketenagakerjaan yang melanggar aturan. Tekanan publik yang digalang Koalisi Rakyat Konawe Utara semakin menguat, menuntut agar PT. PPA, PT. ICM, dan pemerintah daerah segera bertindak demi menegakkan keadilan bagi pekerja. (Red)







