KABARSULTRA.ID, JAKARTA – Sekira 99 persen wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah teraliri listrik.
Hanya saja, tingginya pemakaian listrik oleh masyarakat membuat daya pasokan di Kabupaten berpenduduk sekitar 64 ribu jiwa itu tidak stabil.
Bahkan, tidak jarang beberapa wilayah harus mengalami pemadaman listrik bergilir akibat keterbatasan daya.
Penyebabnya, karena arus utama listrik yang masuk ke Kabupaten Konawe Utara hanya bertumpu pada aliran listrik dari Kota Kendari.
Persoalan itu menjadi salah satu konsen prioritas H Ruksamin saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor di Le Meridien hotel, Jakarta, Senin kemarin.
Rapat kordinasi itu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2023-2043.
Selain Bupati Konut, Rakor juga diikuti sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, termasuk Pj Gubernur Sultra diwakili Sekda Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Bupati, Walikota dan Sekda se-Sultra, serta Ketua Pansus RTRW Sultra.
Dalam rapat itu, H Ruksamin mengaku mendapat kendala untuk menambah daya listrik ke wilayahnya. Pasalnya, lahan yang hendak digunakan untuk memasang tiang arus listrik tambahan harus memakai lahan kawasan hutan lindung.
Untuk itu, dirinya pun berharap agar kendala tersebut dapat teratasi agar pasokan listrik ke Konawe Utara tidak hanya bertumpu pada arus yang berasal dari Kota Kendari.
“Orang (Konawe Utara) mungkin mengeluh listrik (kerap) mati semua. Mulai dua tahun lalu kami membuat surat untuk meminjam lahan 8 kilometer utamanya yang masuk hutan lindung untuk jalur listrik pak,” sambungnya.
Jika diberikan izin, Ruksamin bersama PLN akan sesegera mungkin membangun tiang untuk pemasangan jalur kabel antara Meluhu Kabupaten Konawe menuju Belalo.
“Karena kalau dipaksakan (dayanya) naik (yang dari Kendari) itu bisa terbakar dia punya kabel pak. Jadi satu-satunya jalan itu lewat Uhala yang tembus ke Konawe Utara,” bebernya.
Menjaga kestabilan daya listrik di Konawe Utara kata Ruksamin penting dilakukan.
Selain untuk menopang aktivitas perekonomian masyarakat yang bertumpu pada listrik juga karena kabupaten yang terdiri dari 13 kecamatan itu sudah ditetapkan sebagai kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Joko Widodo.
Setelah menyampaikan persoalan itu dalam rapat kordinasi RTRW, kata Ruksamin, dirinya pun optimis persoalan itu segera teratasi.
“Alhamdulillah setelah kemarin kita sampaikan baik ke DPRD, bapak Sekda Provinsi dan Kadis Kehutanan, hari Kamis besok akan segera ditindaklanjuti,” sebutnya.
Bukan kali pertama, Bupati Ruksamin Mengurusi Elektrifikasi Masyarakat Konawe Utara.
Saat pertama menjabat Bupati Konawe Utara pada 2016 silam, H Ruksamin di awal periode pertamanya itu, mendapati puluhan desa dan kelurahan di wilayahnya yang belum teraliri listrik.
Kondisi itu dianggap menjadi kendala masyarakat untuk maju, baik di sektor pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun ekonomi.
“Bagaimana masyarakat atau anak-anak kita bisa belajar nyaman kalau lampunya masih pakai lilin, pakai petromax,” kenang Ruksamin.
Alumni S2 Manajemen Universitas Haluoleo Kendari 2010 ini, pun langsung mendata jumlah desa dan kelurahan yang belum teraliri listrik.
Dari pendataan yang dilakukan, ditemukan ada empat kecamatan yang terdiri dari empat kelurahan dan 44 desa yang belum teraliri listrik.
“Bagaimana listrik mau masuk kalau tiang listriknya saja belum ada terpasang,” sebut lulusan Doktor Universitas Diponegoro (2015) ini.
Setelah mengantongi data itu, dirinya mengaku langsung mendatangi kantor pusat PLN untuk mempresentasikan kondisi tersebut.
Alhasil, PLN langsung merespon dengan mengirim ribuan tiang listrik lalu dipasang ke puluhan desa dan kelurahan tersebut.
“Alhamdulillah dari situlah didatangkan pertama 2100 tiang (2017) dipasangkan sampai ke kepulauan,” ujar Ruksamin.
Kini, 99,9 persen wilayah Konawe Utara di bawah kepemimpinan alumnus 1997 Teknik Kimia FTI UMI itu, telah teraliri listrik. (Red)
