KABARSULTRA.ID, KONAWESELATAN – Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) di Desa Sandarsi Jaya, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, periode 2018–2025 menjadi sorotan Gerakan Mahasiswa Mowerefera (GMM) bersama Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK).
Kedua organisasi tersebut berencana menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 20 November 2026, dengan membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa selama delapan tahun terakhir.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di dua lokasi, yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Dalam seruan aksinya, GMM dan GPAK mendesak Kejaksaan Agung RI untuk menginstruksikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Sandarsi Jaya berinisial SN terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa periode 2018–2025.
Selain itu, mereka meminta Kemendes PDT berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap sejumlah program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.
Beberapa program yang menjadi perhatian dan diminta untuk diperiksa di antaranya pembangunan perpustakaan desa, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, program jalan usaha tani, pembangunan lumbung padi, serta pengadaan bantuan mesin penggiling padi dan jagung.
Menurut GMM dan GPAK, seluruh program tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, realisasi kegiatan, serta kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Audit diharapkan tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup volume pekerjaan, kualitas bangunan, transparansi penggunaan anggaran, hingga manfaat program bagi masyarakat.
Mereka menilai langkah pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan negara.
Soroti Transparansi dan Ketimpangan Sosial
Selain persoalan pengelolaan anggaran, GMM dan GPAK turut menyoroti kondisi sosial masyarakat Desa Sandarsi Jaya. Mereka menilai kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran serta belum meratanya pembangunan berpotensi memunculkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Persoalan kepemimpinan kepala desa pasca-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) juga menjadi perhatian. Mereka menilai pemerintah desa seharusnya mampu merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan pilihan politik.
Menurut mereka, perbedaan pilihan dalam kontestasi demokrasi tidak semestinya menjadi alasan terjadinya perpecahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, pemerintah desa harus hadir sebagai perekat persatuan dan menjaga keharmonisan kehidupan sosial warga.
GMM dan GPAK juga menegaskan bahwa pemerataan pembangunan serta keterbukaan informasi anggaran merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pasalnya, Dana Desa merupakan anggaran publik yang pemanfaatannya harus dapat diketahui, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam tuntutan lainnya, kedua kelompok tersebut meminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas setiap dugaan penyimpangan. Mereka juga mendesak agar pihak-pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung jawab aksi, Haikal dan Andika Saputra, mengusung semangat gerakan antikorupsi melalui slogan, “Bersatu, Mengawal Demi Indonesia Bebas dari Korupsi.”
Melalui rencana aksi tersebut, GMM dan GPAK berharap lembaga terkait dapat merespons tuntutan mereka dengan melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan.
Mereka juga berharap pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa semakin diperkuat sehingga setiap program pembangunan benar-benar terlaksana sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Sandarsi Jaya periode 2018–2025 tersebut masih sebatas tuntutan dan belum terbukti secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dari pihak pemerintah desa serta pemeriksaan dan audit oleh lembaga berwenang untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Red)








