KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Pemasangan papan larangan di kawasan hutan seluas 215,2 hektar, Desa Tambakua, Kecamatan Landawe, menjadi momen bersejarah dalam penegakan hukum pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menunjukkan bahwa negara kembali hadir dengan sikap tegas, hutan tidak untuk diperjualbelikan.
Berbekal Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025, Satgas PKH menegaskan larangan mutlak terhadap setiap upaya menguasai atau memindahtangankan kawasan hutan tanpa izin. Regulasi ini menutup rapat celah abu-abu yang selama ini dipakai segelintir korporasi untuk mengakali aturan.
Kehadiran aparat gabungan, Kejaksaan Negeri Konawe, Polres Konut, Kodim Konut, hingga Koposbinda, menandai keseriusan negara. Penegakan hukum tidak lagi setengah hati, melainkan operasi penuh untuk memutus rantai pembiaran yang selama ini mengakar dalam pengelolaan hutan.
Sorotan kini tertuju pada PT Karyatama Konawe Utara (KKU). Indikasi pelanggaran membuat legitimasi hukum perusahaan ini dipertanyakan. Izin formal tanpa kepatuhan terhadap aturan turunan sama saja dengan nihil. Jika terbukti melanggar, konsekuensinya jelas, denda, pencabutan izin, bahkan jerat pidana.
Kawasan hutan bukan sekadar lahan tambang. Ia adalah ruang hidup masyarakat, benteng ekologi, sekaligus warisan generasi. Menyingkirkan aturan demi kepentingan bisnis sama artinya menggadaikan masa depan bangsa.
Satgas PKH lahir dari mandat Presiden sebagai jawaban atas maraknya perampasan hutan. Dampak praktik ilegal sudah nyata: deforestasi, bencana ekologis, konflik agraria, hingga kerugian negara triliunan rupiah. Dengan Perpres No. 5 Tahun 2025, negara mengumumkan: era pembiaran sudah berakhir.
Papan larangan hanyalah awal. Satgas berwenang menagih denda, mengambil kembali kawasan, hingga memulihkan aset negara. Mengabaikan ketentuan Satgas berarti menantang otoritas Presiden sekaligus mengkhianati amanat UUD 1945: bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Bagi masyarakat Landawe, papan larangan itu adalah simbol perlindungan. Selama ini, aktivitas ilegal telah mengusir rakyat dari tanahnya, memicu konflik, dan menjerumuskan mereka dalam penderitaan. Dengan hadirnya Satgas, rakyat kembali punya harapan.
Dari sisi ekonomi, penertiban ini membuka peluang agar tata kelola hutan dan tambang berjalan adil. Tidak lagi hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Kasus PT KKU harus menjadi pelajaran: negara tak boleh kalah oleh oligarki tambang. Supremasi hukum hanya akan hidup bila ditegakkan tanpa pandang bulu. Penertiban kawasan hutan bukan sekadar urusan teknis, melainkan perjuangan moral agar kekayaan alam negeri ini tidak jatuh ke tangan segelintir pemodal, tetapi diwariskan untuk kesejahteraan generasi mendatang. (Red)







