KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang melancarkan sikap tegas terhadap beredarnya surat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai cacat prosedur dan meresahkan publik.
Surat yang ditujukan kepada PT Tambang Matarape Sejahtera (TMS) itu dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan lembaga yang bisa memicu konflik horizontal.
Koordinator Koalisi, Hendrik, menegaskan bahwa surat tersebut bukan sekadar masalah administratif. DPRD sebagai lembaga terhormat jangan sampai dijadikan alat.
“Ini preseden buruk yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat,” katanya dengan nada keras.
Menurut Koalisi, isi surat itu sebenarnya hanya mengulang kewajiban hukum yang telah diatur jelas dalam Pasal 124 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2025 dan Permen Investasi No. 1 Tahun 2022. Namun yang lebih berbahaya adalah penggunaan nama DPRD secara tidak sah, berpotensi dipakai untuk menekan perusahaan tambang.
“Jika lembaga sebesar DPRD bisa dipakai demi kepentingan tertentu, ini bukan lagi pelanggaran administrasi. Ini ancaman nyata bagi persatuan rakyat,” tegas Hendrik.
Koalisi menilai fenomena ini sebagai bukti bahwa lembaga politik bisa diseret keluar dari fungsi utamanya. Alih-alih mengawasi pemerintah dan memperjuangkan rakyat, DPRD justru berisiko menjadi kendaraan bagi segelintir kepentingan.
Koalisi mendesak Ketua DPRD Sultra untuk segera turun tangan. Mereka menuntut investigasi internal, penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan lembaga, dan pembatalan surat janggal tersebut.
“Selama surat itu masih berlaku, publik akan terus curiga DPRD ikut bermain dalam konflik kepentingan. Ketua DPRD punya kewajiban politik, hukum, dan moral untuk mengembalikan wibawa lembaga di mata rakyat,” ujar Hendrik.
Selain menyorot DPRD, Koalisi juga mengingatkan PT TMS agar tidak mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Menurut Hendrik, perusahaan harus berpegang teguh pada konstitusi dan aturan yang berlaku.
“Jangan mau dipengaruhi dengan dalih pemberdayaan lokal jika jalurnya menyalahi prosedur. Pemberdayaan masyarakat itu wajib, tapi mekanismenya jelas, lewat MoU resmi, melibatkan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat sipil yang sah,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang menyampaikan empat poin sikap:
- Mengutuk keras surat DPRD Sultra yang cacat prosedur.
- Menuntut Ketua DPRD Sultra segera membatalkan surat tersebut.
- Mendesak penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan lembaga.
- Memperingatkan PT TMS agar tidak tunduk pada kepentingan sepihak.
“Jika praktek ini dibiarkan, konflik horizontal bisa makin tajam. Rakyat jangan lagi dijadikan korban permainan kepentingan elitis yang bersembunyi di balik nama lembaga,” tutup Hendrik. (Red)







