KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Forum Pemerhati Ekonomi Sosial Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Forpesbang) Konawe Utara menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam menghentikan praktik pertambangan ilegal dan memperkuat tata kelola tambang legal di Indonesia, khususnya di wilayah Konawe Utara.
Ketua Forpesbang Konut, Hikmar, kepada awak media, menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal sudah terlalu lama merugikan negara, merusak lingkungan, dan menyengsarakan masyarakat.
“Kami berdiri tegak mendukung langkah Presiden Prabowo menghentikan praktik tambang ilegal di Konawe Utara yang selama ini menjadi sumber kebocoran penerimaan negara sekaligus merusak lingkungan,” tegasnya.
Menurut Forpesbang, tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah moral dan keadilan. Warga di sekitar tambang seringkali menjadi korban eksploitasi, sementara negara kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, Forpesbang menilai kehadiran tambang legal dengan izin resmi membawa banyak manfaat, mulai dari kontribusi terhadap penerimaan negara, membuka lapangan kerja, memberdayakan kontraktor lokal, hingga menjaga kelestarian lingkungan dengan standar yang jelas.
“Dukungan terhadap tambang legal berarti dukungan terhadap keberlanjutan. Dengan tata kelola yang benar, masyarakat dan daerah akan merasakan manfaat nyata,” lanjut Ketua Forpesbang yang juga Pembina Relawan Kipra (Kita Prabowo) Indonesia.
Ia juga menilai terbentuknya Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara merupakan langkah tepat dalam memperkuat peran kontraktor lokal agar bisa mendapatkan ruang pemberdayaan secara legal di wilayah IUP.
“Kami mendorong semua pihak bersatu mendukung perjuangan kontraktor lokal melalui Asosiasi IUJP Konut serta langkah pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam memberantas tambang ilegal di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Forpesbang menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal agenda besar ini demi mewujudkan Konawe Utara yang berdaya saing, berdaulat, adil, dan sejahtera. (Red)








