KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang membeberkan praktik pelanggaran serius oleh CV Jaya Abadi Mineral (JAM), vendor yang beroperasi di wilayah IUP PT Adhi Kartiko Pratama (AKP).
Investigasi Koalisi menemukan bukti transfer bank yang menunjukkan CV JAM membayar karyawan hanya Rp3 juta per bulan. Padahal, UMK Konawe Utara 2025 telah ditetapkan sebesar Rp3.259.583. Pelanggaran ini jelas melanggar UU Cipta Kerja dan bisa berujung pidana 1–4 tahun penjara serta denda hingga Rp400 juta.
Tak berhenti di situ, CV JAM juga terbukti tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Padahal, kewajiban tersebut diatur UU BPJS dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda Rp1 miliar.
“Ini bukan isu asumsi. Kami punya bukti sahih bahwa CV JAM merampas hak dasar pekerja,” tegas Koordinator Koalisi, Hendrik.
Koalisi juga menyoroti tanggung jawab PT AKP sebagai pemegang IUP. Menurut Hendrik, induk perusahaan wajib mengawasi vendor agar taat hukum ketenagakerjaan.
Koalisi mendesak Disnaker Konawe Utara segera bertindak tegas: memanggil manajemen CV JAM dan PT AKP, membayar selisih upah, mendaftarkan pekerja ke BPJS, serta membuat perjanjian kerja sesuai aturan.
“Jika tidak ada langkah konkret, gejolak sosial bisa terjadi. Keadilan bagi pekerja adalah keadilan bagi rakyat,” pungkas Hendrik. (Red)







