KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Sulawesi Tenggara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Namun ironisnya, salah satu wilayah penghasil nikel tersebut, yakni Kabupaten Konawe Utara (Konut) atau Bumi Oheo, justru tengah menghadapi persoalan serius, maraknya aktivitas pertambangan ilegal.
Diduga, kawasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT Binanga Hartama Raya (BHR) di Kecamatan Langgikima, Konut, tengah “diobok-obok” oleh pihak tak bertanggung jawab. Sejumlah penambang ilegal disebut leluasa mengeksploitasi kandungan nikel di wilayah tersebut demi keuntungan pribadi.
Menurut laporan, aktivitas ilegal ini diduga kuat dilakukan oleh PT Rajawali Group, yang menambang di dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka juga disinyalir menambang di lahan koridor tanpa izin yang sah. Sayangnya, hingga saat ini, aktivitas ini belum tersentuh penegakan hukum.
Iqbal, perwakilan dari Forum Komunikasi Masyarakat Hukum dan Lingkungan (Forkam HL), kepada awak media, Selasa (6/5/2025), menyatakan bahwa lokasi pertambangan ilegal tersebut sangat strategis karena dekat dengan laut, dan adanya dugaan keterlibatan oknum yang memberikan dukungan terhadap praktik tersebut.
Para penambang ilegal itu menambang dengan semaunya, mengeruk kekayaan Konawe Utara tanpa henti. Banyak pelanggaran dilakukan, mulai dari aktivitas tanpa izin hingga menjual hasil tambang secara ilegal. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pemilik IUP resmi, kuota produksi, dan fasilitas pelabuhan bongkar-muat (jetty).
Forkam HL mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (GAKKUM) LHK untuk segera turun tangan dan menindak aktivitas yang dinilai merugikan daerah dan merusak lingkungan ini.
Iqbal menegaskan, penegakan hukum menjadi kunci dalam memberantas mafia tambang ilegal yang semakin merajalela di Konawe Utara. “Kami sangat menyesalkan adanya kegiatan tambang ilegal di kawasan hutan dan lahan koridor. Ini harus segera ditertibkan demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerugian negara,” tutupnya.







