KABARSULTRA.ID, KONAWEUTARA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Konawe Utara (Konut) melaksanakan rapat koordinasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di salah satu hotel Kabupaten Konut, pada Selasa (6/5/2025).
Kegiatan ini sesuai instruksi dari presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, nomor 9 tahun 2000, tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengharuskan semua kementrian lembaga termasuk pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG.
Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Konut, Abuhaera. Dihadiri Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Lingkup Pemda Konut, Narasumber Provinsi Sultra beserta peserta kegiatan rapat koordinasi PUG Konut.
Dalam sambutannya, Abuhaera menyampaikan perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya antara penduduk dan laki-laki dirasakan belum memenuhi keadilan dan kesetaraan
“Kegiatan ini sangat penting dan strategis sekali terutama dalam memantapkan komitmen dan langkah strategis pemerintah daerah Kabupaten Konut dalam meningkatkan peran serta semua SKPD maupun organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan keikutsertaan perempuan, “katanya.
Lebih lanjut, kegiatan ini akan memahami konsep pengarusutamaan gender, memperkuat koordinasi, mengevaluasi pencapaian PUG sebelumnya
“Ini sebagai upaya peningkatan peran perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga dalam bentuk program kegiatan yang konkrit dan berkelanjutan, “ungkapnya.
Dia berharap dengan adanya program ini mampu memastikan bahwa PUG dapat diplementasikan secara efektif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai kesetaraan gender.
Karena kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kebijakan umum pembangunan Kabupaten Konut menuju Konawe Utara sejahtera dan berdaya saing.
“Perpaduan yang strategis untuk mewujudkan kesejahteraan di berbagai bidang pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat yang partisivatif, “jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Konut, H. Sarlina, S.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis dalam menguatkan pemahaman serta sinergitas antar OPD dalam pelaksanaan PUG.
“PUG bukan hanya urusan perempuan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap warga mendapat hak dan akses yang sama dalam pembangunan, “ujar Sarlina.
Tentunya keberhasilan PUG akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, terutama pimpinan OPD, dalam menyusun kebijakan yang responsif gender.
Kemudian, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program PUG, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait PUG yang telah ditetapkan oleh Pemda Konut. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender.
“Dan untuk mengumpulkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan program PUG di masa mendatang. Masukan ini akan sangat berharga untuk menyempurnakan program PUG, “tutupnya. (Red)








