KABARSULTRA.ID, KONAWE UTARA – Setelah terjadinya banjir dan longsor di SMP Satap Andowia akibat aktivitas pertambangan PT Bumi Nikel Nusantara (BNN), pemerintah bersama DPRD Kabupaten Konawe Utara (Konut), langsung melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
Hasil RDP ini berujung pada penutupan sementara jalan hingga berhentinya aktivitas perusahaan. Namun tak berselang lama, PT BNN kembali melakukan kegiatan yang dinilai tak mengindahkan apa yang dilakukan pemerintah daerah dan DPRD.
Oleh karena itu, hal ini menuai sorotan dari aktivis pemerhati lingkungan dan warga Konut, salah satunya datang dari Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan Sulawesi Tenggara (Forkam-HL Sultra).
Bendahara Umum Forkam-HL Sultra, Ismail, kepada awak media, Minggu (19/3/2023), mengaku menyayangkan apa yang dilakukan PT BNN, sebab tak memiliki rasa hormat dan penghargaan kepada pemerintah dan DPRD Konut.
Aktifis dan pemuda yang berasal dari Konut ini menuturkan, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, jika mencari kekayaan di Bumi Anoa, maka wajiblah menghormati masyarakat dan pemerintahnya.
“Untuk itu kami dari Forkam-HL sultra mengutuk keras tindakan PT BNN yang arogan. Maka dengan ini dalam waktu dekat kami akan melaporkan PT BNN ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Mabes polri,” tegas Ismail. (Red)







